Question 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, manakah urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang benar dari posisi yang paling tinggi?

Accepted Answer

UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota

Answer

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Perpres, Peraturan Pemerintah, Perda

Answer

UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, UU/Perppu, Ketetapan MPR, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota

Answer

UUD NRI Tahun 1945, UU/Perppu, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota

Question 2

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa disebut sebagai...

Accepted Answer

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Answer

Peraturan Pemerintah

Answer

Peraturan Presiden

Answer

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Question 3

Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai prinsip "Lex Superior Derogat Legi Inferiori" dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Accepted Answer

Peraturan yang lebih tinggi derajatnya mengalahkan atau membatalkan peraturan yang lebih rendah

Answer

Peraturan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum

Answer

Peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga hukum

Answer

Peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama apabila mengatur objek yang sama

Question 4

Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian (judicial review) terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...

Accepted Answer

Mahkamah Konstitusi

Answer

Komisi Yudisial

Answer

Dewan Perwakilan Rakyat

Answer

Mahkamah Agung

Question 5

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan yang kedudukannya berada tepat di atas Peraturan Presiden (Perpres) namun di bawah Undang-Undang atau Perppu adalah...

Accepted Answer

Peraturan Pemerintah

Answer

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Answer

Peraturan Daerah Provinsi

Answer

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Question 6

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama...

Accepted Answer

Gubernur

Answer

Presiden

Answer

Wali Kota atau Bupati

Answer

Menteri Dalam Negeri

Question 7

Apa yang dimaksud dengan asas "Lex Specialis Derogat Legi Generali" dalam konteks pemberlakuan produk hukum di Indonesia?

Accepted Answer

Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum

Answer

Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama

Answer

Peraturan yang tidak tertulis memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan tertulis

Answer

Peraturan yang lebih tinggi derajatnya mengalahkan peraturan yang lebih rendah

Question 8

Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan pengujian (judicial review) terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden) terhadap Undang-Undang adalah...

Accepted Answer

Mahkamah Agung

Answer

Komisi Yudisial

Answer

Dewan Perwakilan Rakyat

Answer

Mahkamah Konstitusi

Question 9

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, produk hukum manakah yang memiliki fungsi untuk menjalankan perintah Undang-Undang atau dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintahan?

Accepted Answer

Peraturan Pemerintah

Answer

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Answer

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Answer

Undang-Undang Bidang Pemerintahan

Question 10

Pihak yang memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah...

Accepted Answer

Presiden dan Anggota DPR

Answer

Mahkamah Agung dan Presiden

Answer

Mahkamah Konstitusi dan Jaksa Agung

Answer

Gubernur dan DPRD

Related quizzes

Related quizzes